Menurutnya, sejak awal pembentukan pasar desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama masyarakat, sehingga setiap keputusan terkait keberadaan pasar harus dikembalikan melalui forum musyawarah desa.
“Dari awal pembentukan pasar desa ini lewat musyawarah, jadi semua keputusan juga harus lewat musyawarah. Makanya hari ini kita lakukan pertemuan lagi,” jelasnya.
Saat dimintai pendapat dalam forum tersebut, mayoritas masyarakat yang hadir secara tegas menyatakan hanya menginginkan satu pasar desa resmi yang dikelola BUMDes.
“Satu pasar titik!” teriak warga serentak dalam ruang rapat musyawarah.
Sunartin juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa Kalibu kini lebih percaya diri mengambil langkah karena pasar desa telah memiliki legalitas yang jelas.
“Hari ini saya berani bicara karna sudah lengkap. Saya butuh kesabaran ibu-ibu. Kemarin sudah bersurat dengan pak sekda dan pak bupati. Tanggapan sekda beliau juga angkat tangan. Harus pak Bupati kalau yang begini. Langsung kita ke pak Bupati, tapi belum sempat kita ketemu sudah masuk di mobil dan kerujab. kita kerujab tapi pak bupati banyak tamunya”, ujarnya.
“Kami hanya menerima info dari pramu. Katanya tunggu pak Bupati pulang dari kendari. Akan rapatkan masalah ini”, katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pasar tidak boleh dikelola secara pribadi.
“Yang jelas Perindag dan PTSP sudah turun konfirmasi, dan ternyata tidak ada izin,” tegas Sunartin.
Selain itu, ia menyebut pemerintah desa kini telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Perindag, PTSP, hingga DPRD yang membidangi persoalan pasar.
“Alhamdulillah hari ini sudah ada restu dari Perindag, PTSP, dan DPRD Komisi I. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari atas untuk penertiban. Mudah-mudahan Pak Bupati mendukung langkah ini,” pungkasnya.
Turut hadir dalam musyawarah tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes Kalibu, serta Tenaga Ahli Pendamping Desa.
Saat ini masyarakat Desa Kalibu masih menunggu sikap dan langkah tegas Pemerintah Daerah Buton Utara terkait polemik Pasar Sore Kalibu yang selama ini dikelola secara pribadi.
