SELASARNEWS.COM – Kabar kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Buton Utara (Butur) yang santer beredar beberapa hari terakhir telah menjelma menjadi bola liar di ruang publik. Dari grup WhatsApp hingga percakapan di warung kopi, isu ini terus bergulir tanpa kendali.
Namun, hingga hari ini 6 Mei 2026 satu hal mendasar justru belum terjawab: dimana pernyataan resmi pemerintah?
Tidak ada pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Tidak ada konfirmasi dari protokol kepresidenan. Tidak ada jadwal resmi yang bisa dijadikan pegangan publik. Yang ada hanyalah potongan informasi yang beredar dari satu grup ke grup lain, dari satu mulut ke mulut berikutnya.
Di titik ini, publik seharusnya mulai bertanya: apakah ini informasi, atau sekadar asumsi yang dibungkus keyakinan?
Perlu dipahami, kunjungan Presiden bukan agenda biasa. Kehadiran RI 1 adalah peristiwa kenegaraan dengan standar pengamanan tinggi, melibatkan berbagai unsur dari Paspampres, TNI, Polri, hingga koordinasi lintas lembaga. Persiapannya bukan hitungan hari, tetapi jauh hari sebelumnya sudah dirancang secara matang dan sistematis.
Artinya, hampir mustahil sebuah agenda kunjungan Presiden muncul tiba-tiba tanpa jejak persiapan yang terlihat di daerah. Tidak mungkin tanpa pergerakan aparat, tanpa koordinasi terbuka antarinstansi, tanpa tanda-tanda awal yang bisa diamati publik.
Namun yang terjadi di Buton Utara justru sebaliknya. Kabar sudah telanjur “meledak”, tetapi fakta belum juga menyusul.
Di sinilah letak persoalan serius kita: lemahnya budaya verifikasi di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat terlalu cepat percaya, terlalu mudah menyebarkan, dan terlalu jarang bertanya “apakah ini benar?”.
