Rahman menegaskan, penyusunan PJPK harus berbasis data lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar persoalan di desa dan kelurahan.
Di akhir sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi tanpa sekat antarinstansi dalam menangani persoalan stunting dan pembangunan keluarga.
“Masalah stunting dan pembangunan keluarga bukan hanya tugas DPPKB atau Dinas Kesehatan, tetapi tugas kita bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta agar data anak stunting dan keluarga berisiko di Buton Utara benar-benar akurat secara by name by address sehingga intervensi program dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Butur bersama Ketua Tim DaldukJakstra Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara Mustakim, Wakil Ketua DPRD Buton Utara Fatriah, serta Ketua TP PKK Buton Utara Suhaemi Sudia Afirudin menyerahkan secara simbolis alat peraga edukasi kepada pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
Turut hadir perwakilan Kapolres Buton Utara AKP Syamsuddin L., para staf ahli bupati, asisten Setda, pimpinan OPD dan instansi vertikal, camat se-Kabupaten Buton Utara, serta kepala desa dan lurah penerima media kampanye edukasi.
