SELASARNEWS.COM, KENDARI – Gelombang penolakan dan kritik tajam mewarnai kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di Sulawesi Tenggara. Per 10 Mei 2026 pukul 00.00 WITA, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Sultra secara signifikan, memicu reaksi keras dari kelompok aktivis mahasiswa yang juga mengkhawatirkan efek domino berupa kelangkaan Pertalite.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Sulawesi Tenggara (BADKO HMI MPO SULTRA) langsung angkat bicara menyikapi kebijakan sepihak tersebut. Mereka mendesak pemerintah dan Pertamina untuk tidak sekadar melempar pengumuman, melainkan wajib memberikan penjelasan yang rasional, berbasis data, dan terbuka kepada publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax di seluruh SPBU Sulawesi Tenggara melonjak drastis dari harga semula Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Angka ini menunjukkan adanya selisih kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter, atau setara dengan lonjakan sebesar 32,11% hanya dalam satu kali penyesuaian tarif.
Ketua BADKO HMI MPO SULTRA, La Ode Sapiansya, menegaskan bahwa lonjakan harga di atas 30 persen ini merupakan hantaman keras yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
“Naiknya harga BBM itu berdampak langsung ke rakyat. Jadi wajar kalau kami minta pemerintah jelaskan alasannya dengan data, bukan cuma pengumuman. Jika alasannya adalah pergerakan harga minyak dunia, tunjukkan formulasinya secara transparan agar rakyat paham, bukan dipaksa menerima begitu saja,” ujar La Ode Sapiansya dalam keterangan resminya di Kendari.
Analisis Dampak: Migrasi Massal Konsumen dan Ancaman Kelangkaan Pertalite
Secara kritis, BADKO HMI MPO SULTRA tidak hanya menyoroti angka kenaikan Pertamax, melainkan ancaman nyata yang akan terjadi di hulu SPBU: Kelangkaan Pertalite.
Dengan selisih harga yang kini terlampau jauh antara Pertalite (BBM penugasan) dan Pertamax yang menyentuh angka Rp 16.250, kelas menengah pengguna kendaraan dipastikan akan melakukan shifting atau migrasi massal ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran bulanan.
“Kenaikan Pertamax sebesar 32% ini adalah insentif bagi pengguna mobil dan motor pribadi untuk turun kelas ke Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite yang sudah dibatasi oleh BPH Migas akan jebol lebih cepat. Antrean di SPBU Sultra akan semakin mengular, dan ujung-ujungnya Pertalite akan langka di pasaran,” urai Sapiansya dalam analisisnya.
Kelangkaan Pertalite ini diprediksi akan menyuburkan pasar gelap (pengecer/Pertamini) yang menjual Pertalite dengan harga di atas ketentuan, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya berhak atas BBM bersubsidi justru menjadi korban yang paling dirugikan.
Tiga Titik Kritis yang Disoroti
Selain ancaman kelangkaan Pertalite, BADKO HMI MPO SULTRA menggarisbahwahi tiga persoalan mendasar lainnya:
