Urgennya Transparansi Formula Harga: Publik berhak mengetahui secara rinci variabel penentu harga Pertamax di daerah. Pemerintah dituntut membuka komponen Mean of Platts Singapore (MOPS), biaya distribusi logistik ke wilayah pelosok, beban pajak, hingga margin keuntungan yang diambil.
Ancaman Efek Domino pada Sektor Mikro: Kenaikan Pertamax dipastikan memicu inflasi pada sektor transportasi publik dan ongkos angkut barang. Dampak operasionalnya akan langsung mencekik kelompok rentan seperti nelayan, sopir angkutan umum, serta pelaku UMKM yang tengah berjuang di sektor domestik.
Ketimpangan Efisiensi Hulu vs Hilir: Mahasiswa menilai pemerintah cenderung mengambil jalan pintas dengan membebankan biaya kepada konsumen (rakyat), ketimbang memberantas kebocoran mafia migas dan memperketat pengawasan di SPBU agar Pertalite tepat sasaran. “Efisiensi harus dimulai dari hulu, bukan dari dompet rakyat kecil,” tegas Sapiansya.
Tuntutan Desentralisasi Kebijakan BBM
Lebih lanjut, HMI MPO SULTRA juga mengkritik kebijakan harga yang sering kali disamaratakan secara nasional tanpa mempertimbangkan kondisi geografis. Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, Sultra memiliki tantangan logistik yang jauh lebih rumit dibandingkan wilayah daratan seperti Pulau Jawa. Oleh karena itu, mereka melayangkan empat tuntutan utama kepada pemangku kebijakan:
Pertama, Membuka dokumen data dan skema perhitungan harga BBM ke hadapan publik secara transparan.
Kedua, Menambah pengawasan ketat dan kuota cadangan Pertalite di Sultra guna mengantisipasi kelangkaan akibat migrasi konsumen Pertamax.
Ketiga, Menggelar forum dialog terbuka yang melibatkan mahasiswa, Akademisi, pelaku UMKM, dan perwakilan nelayan sebelum mengambil kebijakan lanjutan yang strategis.
Keempat, Merumuskan skema dan kebijakan harga khusus untuk wilayah kepulauan di Sultra, guna mengantisipasi disparitas ekonomi dan lonjakan harga bahan pokok akibat mahalnya ongkos angkut laut.
Menutup pernyataannya, BADKO HMI MPO SULTRA menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak anti terhadap penyesuaian ekonomi global, sejauh prosesnya dilakukan secara adil, rasional, dan melibatkan partisipasi publik. Mereka menolak keras segala bentuk kebijakan yang diputus secara sepihak dan minim mitigasi risiko di lapangan.
