Di sisi lain, sarana dan prasarana juga menjadi faktor krusial. Ketersediaan ambulans yang layak dan siap digunakan 24 jam, kecukupan obat-obatan, serta kelengkapan alat medis dasar harus menjadi standar minimal yang tidak boleh diabaikan.
Tidak boleh ada lagi kasus di mana pasien harus menunggu lama atau mencari alternatif lain hanya karena fasilitas yang tidak siap.
Lebih jauh, sistem pelayanan juga perlu dibenahi agar lebih efektif dan efisien. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, alur pelayanan yang sederhana, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Pelayanan kesehatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Momentum sorotan terhadap Puskesmas Bonegunu dan Puskesmas Labaraga seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk melakukan reformasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Jangan sampai persoalan ini hanya ramai di awal, lalu perlahan dilupakan tanpa perubahan yang berarti.
Transparansi juga menjadi kunci penting. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, menerima kritik dengan lapang dada, serta menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara terbuka. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan secara bertahap.
Pada akhirnya, pelayanan kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyatnya.
Tidak boleh ada masyarakat yang merasa diabaikan saat membutuhkan pertolongan medis. Tidak boleh ada lagi keterlambatan yang berujung pada risiko keselamatan.
Sudah saatnya seluruh fasilitas kesehatan di Buton Utara, baik puskesmas maupun RSUD untuk berbenah secara serius.
Perbaikan harus dilakukan bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas utama.
Jika pelayanan kesehatan mampu ditingkatkan, maka bukan hanya derajat kesehatan yang naik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat.
