AKSI TERTIB WARGA PONGKOWULU DI RESPON POSITIF, Sesuai Kewenangannya Pemkab Buton Utara dan Pemprov Sultra Komitmen Perbaiki Jalan Poros

‎ BUTON UTARA – Ratusan warga Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, menggelar aksi demonstrasi dengan menutup Jalan Poros Bau-Bau–Ereke, Kamis (4/6/2026). Aksi yang berlangsung damai ini menyuarakan kondisi jalan yang selama 36 tahun belum tersentuh aspal dan dinilai telah memicu banyak kecelakaan.
‎
‎Meskipun sempat menyebabkan kemacetan di akses Ereke–Bau-Bau, aksi berjalan tertib dan kondusif. Warga menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin tanpa tindakan anarkis. “Jalan ini sejak 36 tahun tidak pernah diaspal. Akibat rusaknya jalan, sudah banyak kecelakaan terjadi,” ujar seorang warga setempat.
‎
‎Aksi ini langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Hadir di tengah aksi demonstrasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara, Husima, S.Hut., M.P., serta Kepala Bappeda Buton Utara, Agus Pria Budiana, S.Sos., turun langsung menemui massa aksi di lokasi.
‎
‎Kadis PUPR Buton Utara, Husima, menyatakan apresiasi kepada massa aksi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Pongkowulu atas perjuangan mereka. “Kami mendengar dan memahami keluhan warga. Pemerintah daerah sedang menyusun langkah konkret untuk penanganan prioritas ruas ini,” ujarnya.
‎
‎Husima menegaskan bahwa kerusakan jalan ruas Pongkowulu sudah menjadi agenda prioritas Pemkab dan Pemprov Sultra. “Koordinasi kami dengan Pemprov Sultra agar memprioritaskan penganggarannya melalui APBD Provinsi maupun skema IJD. Sejak awal Januari, upaya Pemkab mendorong percepatan penanganan jalan provinsi melalui BPJN sudah menjadi komitmen untuk penanganan jalan koridor tersebut. Hasil terakhir koordinasi kami dengan Pemprov telah mengagendakan untuk melakukan pemeliharaan ruas Pongkowulu–Baluara,” tutupnya.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih memboikot jalan ruas poros Ereke–Bau-Bau. Mereka menunggu perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menemui mereka besok Jumat 5 Juni 2026, hingga dapat menghasilkan titik terang bagi persoalan infrastruktur yang telah berlangsung puluhan tahun.