SELASARNEWS.COM, BUTUR – Beragam aspirasi pembangunan Kabupaten Buton Utara disampaikan langsung kepada Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Waode Rabia Al Adawia, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Utara, Senin (10/8/2026).
Waode Rabia diterima Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, SH., MH., bersama Wakil Bupati Buton Utara Rahman, S.KM., M.Kes., di ruang kerja Bupati, Kompleks Perkantoran Bumi Sara’Ea, Kecamatan Kulisusu.
Pertemuan tersebut menjadi momentum koordinasi sekaligus penyerapan aspirasi pemerintah daerah untuk selanjutnya diperjuangkan di tingkat pusat.
Bupati Afirudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Anggota DPD RI tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara DPD RI dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat guna membangun sinergitas dan sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Kehadiran Anggota DPD RI menjadi jembatan penting bagi kami di daerah agar program-program strategis lokal bisa disinkronisasikan dan mendapatkan dukungan anggaran yang optimal dari APBN,” ujar Afirudin.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Buton Utara menyampaikan sejumlah aspirasi yang menjadi kebutuhan penting daerah. Mulai dari perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga persoalan jaringan telekomunikasi yang masih belum menjangkau sejumlah wilayah di Buton Utara.
Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada senator asal Sulawesi Tenggara tersebut.
Bupati berharap berbagai persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat sehingga percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat di Buton Utara dapat terus dilakukan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Waode Rabia menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan Buton Utara di tingkat pusat.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati merupakan catatan penting yang akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
