SELASARNEWS.COM, BUTUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara (Butur) menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal yang cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi keuangan daerah saat ini mengalami keterbatasan signifikan. Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai sekitar Rp289 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebelumnya berkisar Rp100 miliar kini turun drastis hingga nol rupiah. Situasi tersebut diperparah dengan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman dan bunga kepada PT SMI sebesar kurang lebih Rp30 miliar setiap tahun.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Utara di bawah kepemimpinan Bupati Afirudin Mathara dan Wakil Bupati Rahman mengambil langkah strategis dengan mengandalkan skema pendanaan dari pemerintah pusat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah “menjemput bola” melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dikoordinasikan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara untuk sektor jalan, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk pembangunan irigasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas PUPR Buton Utara, Husima, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah memaksa pihaknya untuk lebih aktif mengusulkan program bantuan ke pemerintah pusat maupun provinsi.
“Anggaran PUPR Buton Utara sangat terbatas. Namun di tahun 2025 kami tetap melaksanakan sejumlah program, baik melalui APBD maupun skema inpres dan dukungan balai,” ujarnya.
Pada tahun 2025, beberapa program yang berhasil direalisasikan antara lain pemeliharaan jalan provinsi sebesar Rp2 miliar di empat ruas jalan, pemeliharaan jalan kabupaten seperti ruas Waode Buri–Labuan senilai Rp800 juta, serta program Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp500 juta untuk pengaspalan jalan Waode Buri menuju Pelabuhan Lelamo.
Selain itu, melalui skema inpres, Dinas PUPR juga mengerjakan program irigasi senilai Rp9 miliar berupa Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah titik. Untuk sektor jalan, terdapat program inpres senilai Rp24 miliar dengan skema multi years contract (MYC) 2025–2026 untuk pengaspalan ruas Wamboule–Lanosangia (Desa Petere hingga Desa Pebaoa).
Tak hanya itu, pemeliharaan rutin juga tetap berjalan. Pada tahun 2025, pemda mengalokasikan sekitar Rp800 juta untuk pemeliharaan jalan di beberapa titik, termasuk kawasan perkantoran Saraea, Waode Billahi, hingga ruas Ereke–Membuku.
Pemeliharaan juga mencakup tiga unit jembatan dengan anggaran Rp150 juta.
Memasuki tahun 2026, Dinas PUPR kembali melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dengan anggaran sekitar Rp500 juta. Kegiatan tersebut mencakup ruas Eelahaji–Ereke, Linsowu–Pasar Sentral, hingga pembersihan daerah milik jalan (damija) di beberapa wilayah.
Termasuk pula pengaspalan akses masuk Puskesmas Kambowa Selatan.
Untuk program tahun 2026, PUPR Buton Utara telah mengusulkan sejumlah proyek prioritas melalui berbagai platform nasional. Di antaranya pengusulan perbaikan jalan melalui aplikasi SITIA yang saat ini masih dalam tahap verifikasi di BPJN Sultra, serta pengusulan program irigasi melalui sistem SIPURI.
Selain itu, terdapat pula usulan program air minum dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp400 juta untuk pengaspalan jalan Desa Lauki yang saat ini menunggu penetapan anggaran.
“Sekarang bola ada di tangan pemerintah pusat. Kami tinggal menunggu hasil verifikasi dan penetapan anggaran. Pengusulan ini tidak dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan prioritas yang mendukung kawasan strategis dan ketahanan pangan nasional,” jelas Husima.
Sementara itu, Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Ia menilai keterbatasan pembangunan bukan karena kelalaian pemerintah daerah, melainkan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran dan beban keuangan masa lalu.
“Di masa kepemimpinan saya bersama Pak Rahman, APBD kita nyaris tidak memiliki ruang untuk pembangunan infrastruktur secara mandiri. Karena itu, skema pembangunan harus melalui IJD di BPJN dan program irigasi melalui Balai Wilayah Sungai,” tegasnya.
Pemkab Buton Utara, lanjutnya, akan terus berupaya maksimal agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan demi menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran.
