SELASARNEWS.COM, BUTUR – Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Danantara Indonesia yang melaksanakan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Karawang, Jawa Barat, memicu gelombang protes dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton.
Salah satu dari 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut mencakup pembangunan ekosistem dan fasilitas pengolahan Aspal Buton. Namun, rencana penempatan fasilitas di luar daerah asal sumber daya itu dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Penolakan datang dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat, akademisi, mahasiswa, hingga pelaku industri lokal. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat di daerah penghasil.
Tokoh adat Kulisusu Kapitano Lipu Kerajaan Kulisusu Kab Buton Utara, Laode Herman Iskandar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas hilirisasi di Karawang justru berisiko mematikan ekonomi lokal di Buton.
“Kami mendukung hilirisasi tapi menolak keras pengolahan Aspal Buton dilakukan di Karawang. Itu adalah kekayaan alam kami. Jika hilirisasi dilakukan di Jawa, Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi dari industri pengolahannya,” Ungkapnya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah seharusnya diwujudkan melalui pembangunan industri di sekitar lokasi tambang (on-site).
Dengan demikian, manfaat ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan efek berganda dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Ia juga menilai bahwa jika proyek tetap berjalan di Karawang, Kepulauan Buton hanya akan menjadi penonton di tengah besarnya potensi cadangan aspal yang mencapai puluhan juta ton.
Kata Herman, desakan masyarakat akan terus menguat dan membesar seperti bola salju agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut dan memindahkan pusat hilirisasi ke wilayah Kepulauan Buton.
“Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara”, tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, gelombang penolakan terhadap pembangunan pabrik Aspal Buton di Karawang terus bergulir di berbagai wilayah Kepulauan Buton.
Warga juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta para wakil rakyat di tingkat pusat untuk segera mengambil sikap tegas dalam membela kepentingan daerah. (Jh)
